makalah distribusi penduduk(DASPEN)
MAKALAH
DASAR KEPENDUDUKAN
DISTRIBUSI PENDUDUK
DOSEN PEMBIMBING
NIA MUSNIATI, SKM, MKM
DISUSUN OLEH
SINGGIH SUSILO
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
PROF.DR.HAMKA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
KESMAS
2019
PEMBAHASAN
Jumlah penduduk di suatu wilayah tidaklah tetap ,
namun akan selalu berubah (bertambah atau berkurang) sering dengan perjalanan
waktu. Pertambahan penduduk terjadi karena angka kelahiran dan angka kematian
tidak seimbang , dimana angka kelahiran lebih besar dari angka kematian.
Pertambahan penduduk juga dipengaruhi selisih angka penduduk yang masuk dan
keluar suatu wilayah . Pertambahan penduduk suatu wilayah berupa angka-angka
yang kongkrit dalam pertamahan setiap tahunnya, sedangkan pertumbuhan penduduk
berupa besaran prosentasenya saja.
Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk
penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, apakah penduduk tersebut
tersebar merata atau tidak. Kepadatan penduduk erat kaitannya dengan kemampuan
wilayah dalam mendukung kehidupan penduduknya. Daya dukung lingkungan dari
berbagai daerah di Indonesia tidak sama. Daya dukung lingkungan pulau Jawa
lebih tinggi dibandingkan dengan pulau-pulau lain, sehingga setiap satuan luas
di Pulau Jawa dapat mendukung kehidupan yang lebih tinggi dibandingkan dengan,
misalnya di Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan Sumatra.
Kemampuan suatu wilayah dalam mendukung kehidupan itu
ada batasnya. Apabila kemampuan wilayah dalam mendukung lingkungan terlampau,
dapat berakibat pada terjadinya tekanan=tekanan penduduk.
1.
Pengertian Penduduk
Penduduk atau warga suatu negara atau
daerah bisa didefinisikan menjadi dua:
1.
Orang yang tinggal di daerah tersebut,
2.
Orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut.
Dengan kata lain orang yang mempunyai surat resmi
untuk tinggal di situ.Misalkan bukti kewarganegaraan, tetapi
memilih tinggal di daerah lain. Dalam sosiologi, penduduk adalah
kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu.
Masalah-masalah kependudukan dipelajari dalam
ilmu Demografi
dan geografi. Demografi
banyak digunakan dalam pemasaran,
yang berhubungan erat dengan unit-unit ekonmi, seperti pengecer hingga
pelanggan potensial.
2.
Persebaran/Distribusi Penduduk
Persebaran penduduk secara umum adalah Persebaran
atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah
atau Negara.
Persebaran penduduk dapat dibagi menjadi dua:
1.
Persebaran penduduk berdasarkan geografis
Persebaran penduduk secara geografis adalah
karakteristik penduduk menurut batas-batas alam seperti pantai, sungai, danau
dan sebagainya.
2.
Persebaran penduduk berdasarkan administrasi pemerintahan
Persebaran penduduk secara administrasi adalah karakteristik
penduduk menurut batas-batas wilayah administrasi yang ditetapkan oleh suatu
negara, misalnya jumlah penduduk di desa A atau di kecamatan B.
A. Persebaran penduduk berdasarkan geografis
Ketidakmerataan
penduduk disebabkan oleh beberapa faktor :
1)
Faktor alam (kesuburan tanah,ketersediaan air,dan iklim).
2)
Faktor sosial dan ekonomi (kemampuan suatu wilayah untuk menyediakan sumber penghidupan bagi penduduk
di wilayah itu).
3)
Faktor budaya (meliputi pendidikan, kesempatan kerja, pengangkutan dan penghubung).
4)
Faktor politik (dengan adanya pemberontakan dan peperangan maka banyak penduduk yang pindah,
sehingga akan mempengaruhi persoalan penduduk).
1.
Upaya mengatasi Persebaran Peduduk yang Tidak
Merata
Persebaran penduduk antara kota dan desa juga mengalami
ketidakseimbangan. Perpindahan penduduk dari desa ke kota di Indonesia terus
mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Urbanisasi yang terus terjadi
menyebabkan terjadinya pemusatan penduduk di kota yang luas wilayahnya
terbatas.
Upaya-upaya tersebut adalah:
1.
Pemerataan pembangunan.
2.
Penciptaan lapangan kerja di daerah-daerah yang jarang penduduknya dan
daerah pedesaan.
3.
Pemberian penyuluhan terhadap masyarakat tentang pengelolaan lingkungan
alamnya.
2. Untuk mengatasi kepadatan penduduk, pemerintah menggalakkan
program transmigrasi. Adapun jenis-jenis transmigrasi yang ada adalah :
1.
Transmigrasi umum, yaitu transmigrasi yang biayanya ditanggung pemerintah
ditujukan untuk penduduk yang memenuhi syarat.
2.
Transmigrasi spontan/swakarsa, yaitu transmigrasi yang seluruh
pembiayaannya ditanggung sendiri. Pemerintah hanya menyediakan lahan pertanian
dan rumah.
3.
Transmigrasi lokal, yaitu transmigrasi yang dilakukan dalam satu wilayah
provinsi.
4.
Transmigrasi khusus/sektoral, yaitu transmigrasi yang dilakukan karena
penduduk terkena bencana alam.
5.
Transmigrasi bedol desa, yaitu transmigrasi yang dilakukan oleh seluruh
penduduk desa berikut pejabat-pejabat pemerintahan desa.
TABEL
DISTRIBUSI PENDUDUK INDONESIA MENURUT PULAU TAHUN 1930 SAMPAI 2005
B. Persebaran penduduk berdasarkan administrasi
pemerintahan
Indonesia terdiri dari 34 provinsi
Dari ke-34 provinsi ini, Jawa Barat mempunyai penduduk terbanyak dengan
perkiraan 43 juta orang, sementara
Kalimantan Utara memiliki penduduk paling sedikit dengan 600 ribu orang. Papua
memiliki wilayah yang paling luas,
meliputi 319,036 kilometer persegi, sementara Daerah Khusus Ibukota
Jakarta adalah yang paling sempit dengan
664 kilometer persegi. Sebaliknya, provinsi dengan populasi terpadat adalah Jakarta, dengan 12,786 orang/kilometer
persegi; sementara populasi paling jarang terdapat di Papua, dengan 8 orang/kilometer persegi.
C. Pedesaan dan Perkotaan
Persebaran penduduk dapat dikategorikan menurut tempat tinggalnya, yaitu :
1.
Perkotaan
2.
Pedesaan
Menurut UU no.
22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Bab 1 pasal 1:
1.
Daerah pedesaan adalah kawasan
yang mempunyai kegiatan utama,
pertanian, termasuk pengelolaan sumber
daya alam, dengan susunan fungsi kawasan
sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan
jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
2.
Kawasan perkotaan adalah kawasan
yang mempunyai kegiatan utama bukan
pertanian, dengan susunan fungsi kawasan
sebagai tempat pemukiman perkotaan,
pemusatan, dan distribusi jasa pemerintahan,
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Masyarakat Pedesaan
Masyarakat pedesaan selalu memiliki ciri-ciri atau
dalam hidup bermasyarakat, yang biasanya tampak dalam perilaku keseharian
mereka. Pada situasi dan kondisi tertentu, sebagian karakteristik dapat
digeneralisasikan pada kehidupan masyarakat desa di Jawa. Namun demikian,
dengan adanya perubahan sosial religius dan perkembangan era informasi dan
teknologi, terkadang sebagian karakteristik tersebut sudah “tidak
berlaku”.
Masyarakat Perkotaan
Pengertian Kota Seperti halnya desa, kota juga
mempunyai pengertian yang bermacam-macam seperti pendapat beberapa ahli berikut
ini.
§ Wirth
Kota adalah suatu pemilihan yang cukup besar, padat dan permanen, dihuni
oleh orang-orang yang heterogen kedudukan sosialnya.
§ Max Weber
Kota menurutnya, apabila penghuni setempatnya dapat memenuhi sebagian besar
kebutuhan ekonominya dipasar lokal.
§ Dwight Sanderson
Kota ialah tempat yang berpenduduk sepuluh ribu
orang atau lebih.
Dari beberapa pendapat secara umum dapat dikatakan mempunyani ciri-ciri mendasar yang sama.
Dari beberapa pendapat secara umum dapat dikatakan mempunyani ciri-ciri mendasar yang sama.
Peraturan kepala BPS no 37 2010 tentang klasifikasi perkotaan dan
perdesaan di indonesia.
1. Perkotaan adalah status
suatu wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan yang memenuhi kriteria klasifikasi
wilayah perkotaan.
2. Perdesaan adalah status
suatu wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan yang belum memenuhi
kriteria klasifikasi wilayah perkotaan.
Kriteria wilayah
perkotaan adalah persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase
rumah tangga pertanian, dan keberadaan/akses pada fasilitas perkotaan, yang
dimiliki suatu desa/kelurahan untuk menentukan status perkotaan suatu
desa/kelurahan.
Fasilitas perkotaan yang dimaksud :
·
Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK)
·
Sekolah Menengah Pertama
·
Sekolah Menengah Umum
·
Pasar
·
Pertokoan
·
Bioskop
·
Rumah Sakit
·
Hotel/Bilyar/Diskotek/Panti Pijat/Salon
·
Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Telepon dan Persentase Rumah
Tangga yang menggunakan Listrik.
A.
Nilai/skor kepadatan penduduk, persentase rumah
tangga pertanian, dan keberadaan/akses pada fasilitas perkotaan yang dimiliki
ditetapkan.
B.
Contoh distribusi menurut provinsi
C.
Distribusi
menurut kecamatan, desa/kelurahan
DAFTAR PUSTAKA






Comments
Post a Comment